Haram! Eks Koruptor Nyaleg Karena Pernah Rugikan Negara

0
H CumaBerita.com, Jakarta. Meski Presiden Joko Widodo mengatakan mantan narapidana kasus korupsi memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota lembaga legislatif (caleg). Namun, Presiden Joko Widodo menyerahkan permasalahan larangan eks koruptor menjadi caleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU berencana menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) soal larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Langkah KPU tersebut menuai protes, dari pemerintah, Bawaslu dan DPR. Presiden Joko Widodo menambahkan KPU bisa saja membuat aturan dengan memberikan tanda tertentu kepada mantan narapidana yang akan mencalonkan diri. Presiden Joko Widodo menegaskan hal itu sepenuhnya berada di tangan KPU untuk memutuskan aturan. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan larangan kepada mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif bisa dianggap sebagai sanksi politik tambahan.

Menurutnya, hal itu patut diberikan kepada eks koruptor lantaran pernah merugikan keuangan negara. Diketahui, KPU bakal melarang mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 mendatang. Hal ini dapat dianggap sebagai bagian dari sanksi politik (tambahan) yang harus diterima oleh koruptor.

Koruptor pernah mencederai mandat politik rakyat, yang pernah merugikan keuangan negara, serta pernah mengakibatkan rakyat kehilangan hak atas kesejahteraan yang harusnya mereka rasakan. Meski mantan antan napi korupsi sudah menjalani masa tahanan sesuai dengan vonis di pengadilan atas perbuatannya.

Akan tetapi mantan napi korupsi belum terhukum dari aspek moral. Terlebih, merujuk dari data yang dimiliki Indonesia Corruption Watch (ICW), rata-rata vonis pidana yang dijatuhkan kepada koruptor hanya dua tahun dua bulan. Rendahnya vonis ini juga sejalan dengan rata-rata rendahnya tuntutan jaksa, yakni 3 tahun dua bulan kurungan.

Baca Juga: Kylie dan Kendall Jenner Tak Hadiri Pernikahan Kakak di Bali

Di sisi lain, sanksi pembayaran ganti rugi keuangan negara juga sangat rendah, yakni hanya 4,91 persen dari total keuangan negara. Rencana melarang eks koruptor menjadi caleg merupakan inisiatif KPU. Rencana itu ingin diterapkan demi memperkuat gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. (Fan/Tyd)

Share.

Tentang Penulis

Penulis yang saat ini bekerja paruh waktu sebagai freelance copywriter. Berpengalaman dalam menulis, karena memang sudah hobi. Kelahiran Jakarta, yang memiliki favourite quote "Do what you love and Love what you do." Happy writing!

Leave A Reply