Pesan Antikorupsi yang Pernah Digaungkan Romahurmuziy Ketua Umum PPP

0
P CumaBerita.com, Jakarta. KPK menyebut OTT yang menjerat Romahurmuziy berkaitan dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Pengisian jabatan itu untuk wilayah pusat dan daerah. Ketua Umum PPP Romahurmuziy bagai menjilat ludah sendiri. Dulu, Romahurmuziy lantang menyuarakan antikorupsi.

Tetapi kini, Romahurmuziy harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditangkap tadi pagi. Romahurmuziy yang akrab disapa Rommy ini ditangkap beserta 4 orang lainnya di depan Hotel Bumi Surabaya, Jawa Timur, Jumat 15 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 WIB. KPK mengatakan Romahurmuziy diduga terlibat kasus pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Bahkan keterlibatan Romahurmuziy bukan pertama kalinya terjadi. Selain itu, uang yang disita dari transaksi haram Romahurmuziy hingga kini masih dihitung KPK. Status Romahurmuziy dalam kasus ini baru terperiksa.

KPK akan segera menentukan status hukum para pihak yang ditangkap, termasuk Romahurmuziy. OTT KPK ini bagai pukulan balik terhadap Rommy. Ketum partai parlemen termuda ini dulu gencar menyuarakan antikorupsi. Rommy bahkan setuju dengan wacana mantan koruptor maju caleg yang diatur dalam peraturan KPU (PKPU).

Menurut Rommy, aturan tersebut adalah sebuah upaya untuk memperbaiki sistem politik. PPP pada dasarnya memiliki kesepahaman dan kesepakatan dengan KPU dilarangnya caleg terpidana eks korupsi diajukan sebagai caleg. Ini upaya preventif memperbaiki politik dan sistem politik ke depan, kata Romahurmuziy di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Meski begitu, Romahurmuziy menyebut, jika ada pihak yang masih berkeberatan atas aturan tersebut, dipersilakan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Peraturan dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang memuat larangan mantan narapidana korupsi jadi calon anggota legislatif, telah dicatat dalam berita negara.

Eks narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual anak tetap tak bisa menjadi caleg. Meski aturan itu tetap ada, posisinya berpindah. Sementara dalam Peraturan KPU larangan tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf (h), kini berpindah ke pasal 4 ayat 3.

Baca Juga: Romahurmuziy Ketua Umum PPP Ditangkap KPK

Menurut Romahurmuziy, jika menginginkan lembaga politik sehat dan partai politik bersih, yang perlu dibereskan adalah pembiayaan demokrasi. Jika pembiayaan demokrasi itu tidak tuntas, akan sulit keluar dari jerat korupsi. Perlu adanya perhatian konstitusi soal pembiayaan politik agar perilaku koruptif di kalangan politikus bisa diminimalkan. (Fan/Tyd)

Share.

Tentang Penulis

Penulis yang saat ini bekerja paruh waktu sebagai freelance copywriter. Berpengalaman dalam menulis, karena memang sudah hobi. Kelahiran Jakarta, yang memiliki favourite quote "Do what you love and Love what you do." Happy writing!

Leave A Reply