Foto Ekspresi Tim Hukum 02 Saat Dengarkan Putusan Hakim MK

0
F CumaBerita.com, Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pemilu merupakan kewenangan Bawaslu. Sedangkan kewenangan MK disebut sesuai undang-undang adalah tentang perselisihan hasil penghitungan suara.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto mengaku tak mencemaskan apapun putusan sengketa pilpres 2019 yang akan dibacakan hakim Mahkamah Konstitusi, hari ini, Kamis 27 Juni 2019. Bambang Widjojanto menyatakan, banyak berdoa jelang putusan tersebut. Bambang Widjojanto meyakini sejumlah ahli yang dihadirkan pada persidangan akan memperkuat permohonan yang diajukan. Terlebih, kata Bambang Widjojanto tak ada pihak yang mampu membalikkan pendapat ahli dari tim Prabowo. Selain itu, Bambang Widjojanto mengklaim permohonan yang diajukan adalah hal-hal baru yang selama ini belum pernah menjadi dasar sengketa.

Hal itu yang membuat pihak lain dalam sengketa pilpres itu dianggap kesulitan untuk membantah. Di sisi lain, Bambang Widjojanto juga menyinggung polemik jabatan calon wakil presiden 01 Ma’ruf Amin di anak perusahaan BUMN. Menurut mantan pimpinan KPK ini, tak ada satu pihak pun yang mampu menjawab polemik jabatan tersebut.

MK memiliki kewenangan terkait perselisihan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. Selain itu, MK bisa menangani permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. Sembilan hakim MK secara bergantian membacakan isi berkas putusan sengketa Pilpres.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal kehilangan suara 2.871 suara dalam sehari. Dalam dalil tersebut, disebutkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin justru bertambah suaranya. Prabowo-Sandi selaku pemohon mengajukan alat bukti P140CC berupa video rekaman. Enny mengatakan KPU selaku pihak termohon membantah adanya kecurangan tersebut.

Baca Juga: Harga New Peugeot 5008 SUV Resmi Mendarat di Indonesia

Mahkamah pun mencermati bukti video yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi. Diketahui, video tersebut berasal dari akun media sosial Facebook. Mahkamah menilai bukti tersebut hanya narasi yang dibuat oleh pemilik akun. Mahkamah juga mengingatkan Situng KPU bukan merupakan basis rekapitulasi suara dalam pemilu. (Fan/Tyd)

Share.

Tentang Penulis

Penulis yang saat ini bekerja paruh waktu sebagai freelance copywriter. Berpengalaman dalam menulis, karena memang sudah hobi. Kelahiran Jakarta, yang memiliki favourite quote "Do what you love and Love what you do." Happy writing!

Leave A Reply