Naik 8,51% Upah Minimum DKI Hingga Jatim

0
N CumaBerita.com, Jakarta. Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan akan menaikkan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota untuk tahun depan sebesar 8,51 persen. Namun keputusan tersebut ditolak oleh para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, seharusnya kenaikan upah minimum tahun 2020 berkisar 10 – 15 persen. Ini berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) yang menurut perhitungannya ada 84 item. Penolakan juga karena kenaikan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang selama ini sudah ditolak buruh Indonesia. Seharusnya PP ini direvisi dulu, khususnya yang terkait dengan pasal mengenai formula kenaikan upah minimum. KHL yang digunakan dalam survei pasar yang mendasari kenaikan upah minimum itu sudah disepakati Dewan Pengupahan Nasional, yakni dari 60 item menjadi 78 item. Namun Iqbal menuturkan, KSPI menghitung seharusnya ada 84 item KHL yang harus dimasukkan.

Terlebih lagi, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah diatur, dasar hukum kenaikan upah minimum adalah menghitung KHL dari survei pasar. Setelah hasil survei didapat, besarnya kenaikan upah minimun dinegosiasi dalam Dewan Pengupahan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang lain. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51%.

Kenaikan upah di masing-masing provinsi belum diumumkan secara resmi. Dengan asumsi para gubernur memberi kenaikan UMP pas sebesar 8,51%. Dengan perhitungan tersebut maka UMP DKI Jakarta dari Rp 3.940.973 naik menjadi Rp 4.276.349, Banten dari Rp Rp 2.267.965 jadi Rp 2.460.968, Jawa Barat dari Rp 1.668.372 jadi Rp 1.810.350.

Berikutnya adalah Jawa Tengah dari Rp 1.605.396 jadi Rp 1.742.015, Jawa Timur dari Rp 1.630.059 jadi Rp 1.768.777, dan DIY dari Rp 1.570.922 jadi Rp 1.704.607. Kenaikan upah 8,51% tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Baca Juga: Instagram Medsos Terburuk Bagi Kesehatan Mental, Banyak Anak Kecanduan Gadget

Sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional. (Fan/Tyd)

Share.

Tentang Penulis

Penulis yang saat ini bekerja paruh waktu sebagai freelance copywriter. Berpengalaman dalam menulis, karena memang sudah hobi. Kelahiran Jakarta, yang memiliki favourite quote "Do what you love and Love what you do." Happy writing!

Leave A Reply