Iuran BPJS Tak Jadi Naik, Dibatalkan MA, Ini Daftar Terkininya

0
I CumaBerita.com, Jakarta. Pemerintah tak perlu ragu mengusut dan bekerja sama dengan penegak hukum klaim dari rumah sakit yang mencurigakan untuk menyehatkan BPJS. Dugaan kecurangan ini pernah juga dilontarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Rumah sakit yang melakukan kecurangan itu layak ditutup dan pengelolanya dikirim ke dalam bui. Tindakan menggerogoti uang negara untuk kesehatan rakyat mesti mendapat hukuman seberat-beratnya. Saat ini kita perlu “angkat topi” untuk Mahkamah Agung. Lembaga ini telah mengakomodir suara publik perihal kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) yang sebelumnya telah diprotes publik. Mahkamah mengabulkan judicial review Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang mulai berlaku 1 Januari 2020. Lewat aturan inilah iuran BPJS naik hingga 100 persen. Judicial review atas Peraturan Presiden tersebut diajukan Komunitas Pasien Cuci Daerah (KPCDI) akhir 2019. Komunitas tersebut menilai Peraturan tersebut melanggar sejumlah peraturan di atasnya.

Mahkamah, dalam putusannya pada 27 Februari lalu, menyebut Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan sejumlah perundang-undangan, antara lain, UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 36 Tahunb 2009 tentang Kesehatan. Pemerintah semestinya memang tidak menaikkan iuran BPJS. Sebelumnnya besar iuran untuk kelas III, II, dan I adalah Rp 25.500; Rp 51.000, dan Rp 80.00.

Lewat Peraturan Presiden yang baru kenaikan itu menjadi Rp 42. 000; Rp 110.000, dan Rp 160.000. Pemerintah beralasan hanya ini satu-satunya cara untuk menutup defisit BPJS jika tidak ingin badan ini kolaps. Pemerintah mengabaikan DPR yang tak setuju atas kenaikan tersebut. Akibat kenaikan itu, banyak peserta yang kemudian mengambil “jalan penyelamatan” asuransi BPJS-nya: ramai-ramai “turun kelas”.

Baca Juga: Vitalia Sesha Resmi Jadi Tersangka Narkoba Langsung Ditahan

Di tengah pelayanan BPJS yang lebih banyak mendapat kritik ketimbang pujian, kenaikan BPJS jelas menyakitkan -juga menyebalkan. Pemerintah seperti menutup mata bahwa banyak rumah sakit, dokter, yang tidak profesional dalam melayani pasien BPJS -kendati mereka peserta BPJS Mandiri, yang membayar iuran. (Fan/Tyd)

Share.

Tentang Penulis

Penulis yang saat ini bekerja paruh waktu sebagai freelance copywriter. Berpengalaman dalam menulis, karena memang sudah hobi. Kelahiran Jakarta, yang memiliki favourite quote "Do what you love and Love what you do." Happy writing!

Leave A Reply