Ini Alasan Program Pra Kerja Gelombang IV Belum Dibuka

0
I CumaBerita.com, Jakarta. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah menyiapkan tim yang akan bekerja cepat untuk memverifikasi anggaran yang dikeluarkan dari batch 1 sampai 3. Hal ini dilakukan agar tidak ada pengelolaan anggaran yang melenceng. Pendaftaran kartu Pra Kerja batch 4 belum juga dibuka.

Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja, M. Rudy Salahuddin mengatakan sebagai pengawas Kartu Pra Kerja sedang menunggu verifikasi anggaran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini pun membuat manajemen Kartu Pra Kerja belum bisa membayar biaya pelatihan pada lembaga pelatihan. Menurutnya, batch 4 akan dibuka usai kepastian verifikasi anggaran dari BPKP selesai, dan kemudian manajemen bisa membayarkan biaya pelatihan. Verifikasi BPKP dilakukan sebagai salah satu tindak lanjut temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal beberapa masalah dari program Pra Kerja. Secara garis besar, Rudy menjelaskan sebelumnya pihak Kemenko Perekonomian telah mengundang berbagai pihak mulai dari BPKP, Kejaksaan Agung, Mensesneg, hingga Kepolisian. Dalam pertemuan itu Rudy mengatakan bahwa semua pihak menyepakati membentuk tim teknis untuk melakukan perbaikan tata kelola program ini.

Tim tersebut diketuai Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun). Kemudian tim teknis membuat rekomendasi perbaikan tata kelola Pra Kerja yang akan dituangkan melalui revisi Perpres 36 tahun 2020 tentang tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja dan juga aturan turunannya pada Permenko 3 tahun 2020. Program kartu prakerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihujani kritik oleh sejumlah pihak lantaran dinilai tak tepat sasaran.

Program ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 20 triliun, yang Rp 5,6 triliun di antaranya diperuntukkan bagi pelatihan daring. Skema penyaluran bantuan dalam bentuk pelatihan berbasis daring untuk pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) ini dianggap salah kaprah di masa pandemi virus corona.

Baca Juga: Kelompok John Kei Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menilai pemerintah gagal paham dalam mengambil kebijakan tersebut. Musababnya, penganggur yang terkena imbas lesunya industri akibat virus corona bukan lagi pekerja baru yang membutuhkan pelatihan. Namun, mereka adalah pekerja lama yang memerlukan bantuan tunai untuk bertahan hidup dan menjaga konsumsi rumah tangganya. (Fan/Tyd)

Share.

Tentang Penulis

Penulis yang saat ini bekerja paruh waktu sebagai freelance copywriter. Berpengalaman dalam menulis, karena memang sudah hobi. Kelahiran Jakarta, yang memiliki favourite quote "Do what you love and Love what you do." Happy writing!

Leave A Reply