Ini Penjelasan Lengkap BPJS Kesehatan soal Denda Nunggak Iuran

0
I CumaBerita.com, Jakarta. Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS )Kesehatan resmi naik, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019. Aturan resmi terkait BPJS Kesehatan ini berlaku per 1 Januari 2020 sesuai kelas pelayanan peserta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja sebesar dua kali lipat yang berlaku Januari 2020. Menurut Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, penyesuaian iuran belum jadi jawaban semua masalah. Kenaikan seharusnya diikuti sejumlah hal misal peningkatan kepesertaan, perbaikan layanan, dan pembayaran tunggakan iuran. BPJS Kesehatan menanggapi terkait adanya denda layanan yang mungkin ditanggung oleh peserta. Denda layanan yang dimaksud bisa mencapai batas maksimal Rp 30 juta. Ada sejumlah ketentuan soal penerapan denda tersebut. Berikut ketentuan lengkapnya seperti dikutip dari keterangan resmi BPJS Kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, disebutkan bahwa peserta yang mengalami keterlambatan pembayaran iuran maka status peserta akan dinonaktifkan sampai peserta membayar kembali iuran yang tertunggak.

Peserta tidak dikenakan denda keterlambatan pembayaran iuran. Namun peserta akan dikenakan denda pelayanan apabila menunggak dan dalam kurun waktu 45 hari ternyata membutuh pelayanan kesehatan rawat inap. Peserta akan dikenai denda pelayanan sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan (rawat inap) atau maksimal Rp30.000.000,-.

Untuk peserta yang tidak membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap dalam kurun waktu 45 hari setelah aktif, tapi hanya mengakses misalnya rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau rawat jalan di rumah sakit maka tidak dikenakan denda pelayanan.

Baca Juga: 4 Jenis Olahraga yang Dapat Meredakan Nyeri Haid Ketika Menstruasi

Denda pelayanan yang diterapkan adalah sebagai upaya untuk mengedukasi peserta agar tetap melaksanakan kewajibannya dalam Program JKN-KIS yaitu rutin membayar iuran dan mengurangi perilaku adverse selection atau membayar iuran hanya pada saat membutuhkan. (Fan/Tyd)

Share.

Tentang Penulis

Penulis yang saat ini bekerja paruh waktu sebagai freelance copywriter. Berpengalaman dalam menulis, karena memang sudah hobi. Kelahiran Jakarta, yang memiliki favourite quote "Do what you love and Love what you do." Happy writing!

Leave A Reply