Bupati Pandeglang Beli Mobil Dinas Rp 1,9 M

0
B CumaBerita.com, Jakarta. Meski menjadi kabupaten termiskin di Banten, namun Pemkab Pandeglang membelikan mobil dinas baru untuk Bupati Irna Narulita. Tak tanggung-tanggung, mobil dinas untuk bupati itu seharga Rp 1,9 miliar dengan merek Land Cruiser Prado.

Pendapatan asli daerah (PAD) Pandeglang pada 2018 hanya Rp 205 miliar. Selain itu, daerah ini sering disebut paling miskin dibanding tujuh kabupaten dan kota lain di Banten. Penggunaan anggaran itu prinsipnya harus akuntabel dan berbasis kinerja. Pembelian mobil dinas mewah itu jelas tidak akuntabel lebih ke pemborosan anggaran. Pemborosan anggaran untuk kepentingan pribadi di tengah kemiskinan adalah bentuk perilaku koruptif. Semestinya DPRD melakukan pengawasan atas anggaran tersebut. Sementara itu, Sekda Pandeglang Fery Hasanudin mengatakan mobil baru itu datang dari permintaan Bupati dan atas pertimbangan staf. Selama ini Bupati hanya punya satu mobil dinas jenis Velfire. Bupati Pandeglang Irna Narulita disorot karena membeli mobil dinas Land Cruiser Prado senilai Rp 1,9 miliar.

Sang suami yang juga eks Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusumah, menjelaskan spesifikasi mobil tersebut diperlukan karena kondisi geografis Pandeglang dan tidak dipakai untuk urusan pribadi. Land Cruiser Prado masuk kelas mobil sport utility vehicle (SUV). D

imyati mengatakan mobil tersebut sudah sesuai dengan standar yang diatur Permenkeu Nomor 76/PMK.06/2015. Kapasitas maksimal silinder untuk mobil dinas kelas SUV, adalah 3.500 cc. Pria yang kini maju sebagai caleg PKS ini menambahkan sebenarnya bisa saja dilakukan pengadaan mobil dinas dengan harga yang lebih rendah daripada Land Cruiser Prado. Namun ia memastikan mobil yang dipakai Irna untuk keperluan dinas.

Pembelian mobil Land Cruiser Prado ini sebelumnya disorot lantaran pendapatan asli daerah (PAD) Pandeglang pada 2018 hanya Rp 205 miliar. Wilayah tersebut juga sampai saat ini masih termasuk kategori wilayah tertinggal dibanding daerah lain di Banten.

Baca Juga: Ironis, Di Pandeglang Ibu Hamil Ditandu 6 Km Karena Jalan Rusak

Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM mengkritik kebijakan ini. Kebijakan ini jelas tidak sensitif sosial. Tidak peka pada situasi kemiskinan di daerahnya. Sangat disayangkan dilakukan oleh kepala daerah yang harusnya bekerja keras untuk membebaskan masyarakatnya dari kemiskinan bukan malah menikmati fasilitas mewah. (Fan/Tyd)

Share.

Tentang Penulis

Penulis yang saat ini bekerja paruh waktu sebagai freelance copywriter. Berpengalaman dalam menulis, karena memang sudah hobi. Kelahiran Jakarta, yang memiliki favourite quote "Do what you love and Love what you do." Happy writing!

Leave A Reply